Dewasa ini yang menjadi tantangan umat beragama adalah sekitar isu-isu kemodernan, salah satu yang banyak dibincangkan adalah hubungan agama dengan negara. Persoalan ini mungkin sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan, khususnya bagi umat Islam yang oleh Cak Nur dikatakan sedang menghadapi paradoks yang merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak adanya. Artinya, isu kemodrenan ini tidak dapat ditolak karena tuntutan manusia modren yang lebih terbuka.

Isu modern mengenai hubugan agama dengan negara bukanlah sebuah perdebatan yang baru; perdebatan ini dapat ditelusuri sampai ke zaman Reformasi, sebagaimana doktrin Luther tentang dua buah kerajaan, bahkan persoalan ini dapat dilacak sampai ke zaman orang Kristen paling awal. Dalam pembicaraan ini, agama tidak terelakkan mengikuti kecenderungan eskatologis (keinsafan makna hidup tentang soal-soal kebahagiaan dan kesengsaraan yang bersifat rohani). Malah terjadi ketegangan eskatologis yang dapat membentuk corak tentang bagaimanakah kedudukan atau sikap agama terhadap negara.

Model-model hubungan agama dengan negara sebagai mana disinggung di atas, dapat disebutkan: pertama, “agama versus negara”, agama berkuasa atas negara (dunia). Model ini menentang kesinambungan di antara Allah dan pemerintah, agama dan negara. Maka antara agama dan negara tidak dapat disatukan atau diharmoniskan. Dalam pandangan agama, negara tidak dapat dipercayai akan memberikan kebahagiaan hidup baik dunia dan akhirat. Pada tataran ini, agama dan negara sering melupakan hal baik di antara keduanya sehingga menimbulkan sikap saling kecurigaan dan pada akhirnya agama akan melahirkan kelompok yang berpikir apokaliptisisme, atau temuan modern diistilahkan dengan millenialisme dalam beragama.

Pemikiran apokaliptisisme menunjukkan bahwa “dunia” ini akan segara berakhir dan tengah akan diganti dengan dunia baru (dunia Tuhan). Sebab, kelompok ini menganggap bahwa dunia saat ini tengah berada dalam dosa. Untuk menghapuskan dosa tersebut agama harus mengambil peran atau dapat dikatakan agama harus berperang melawan kebatilan. Peperangan dimana kekuatan-kekuatan yang bermusuhan, kekuatan kebaikan dan kejahatan, kekuatan Tuhan dan setan, tengah saling bertempur ketika itu. Sebagai orang beragama mereka terpanggil untuk mengambil bagian dalam perang itu. Mereka memandang diri mereka sebagai tentara Tuhan yang harus menghancurkan para pengikut pasukan “setan”. Dalam anggapan mereka, entah itu pemerintah atau kelompok di masyarakat yang berada di luar golongan, tak lain adalah yang dipandang perwujudan dari setan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Mark Juergensmeyer dalam wawancaranya dengan orang-orang yang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk menyerang mereka yang dianggap sebagai musuh negara Tuhan.

Pemikiran apokaliptisisme ini bisa kita lihat dalam kelompok-kelompok agama, seperti perjuangan kaum Sikh di India dengan konsep miri-piri Sikh. Sebuah pandangan bahwa kekuatan spritual dan temporal saling terkait. Ia mengumandangkan citra perang besar antara kebaikan dan kejahatan yang berkecamuk pada zaman sekarang. Ia meminta para pengikut mudanya untuk bangkit dan menyusun kekuatan orang-orang yang benar.

Kaum Rekonstruksionis memiliki suatu pandangan “post-millennial” tentang sejarah. Artinya, mereka percaya bahwa Kristus akan kembali ke bumi hanya sesudah sepuluh ribu tahun kekuasaan religius yang menjadi ciri ide Kristen pada milenium itu, dan oleh karenanya orang-orang Kristiani mempunyai kewajiban untuk menyiapkan kondisi-kondisi politik dan sosial yang akan memungkinkan kembalinya Kristus. Ini artinya mereka percaya bahwa agar Kerajaan Tuhan terwujud di atas bumi, umat Kritiani harus menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan ide Kristen itu sendiri (kerajaan Allah).

Dari pihak yahudi tentang pandangan ide Khane kiddush ha-Shem, hanya jika umat Yahudi menang dan musuh mereka kalah sajalah maka kejayaan Tuhan dan juga kedatangan Al-Masih mungkin terjadi. Ada juga kelompok sekte di Jepang dengan konsep armageddon (kiamat).

Kelompok muslim yang mempunyai padangan tentang konsep jihad (perang) yang ditulis abd al-Salam Fajar dalam bukunya “al-faridh al-Gha’ibah. Ia berpendapat bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadis pada hakekatnya berbicara tentang perang. Fajar menganggap bahwa setiap orang yang menyimpang dari kewajiban moral dan sosial hukum Islam harus menjadi sasaran jihad, sasaran itu termasuk orang-orang yang murtad dalam komunitas Muslim atau musuh-musuh dari luar. Pahala bagi amalan ini (jihad) tidak lain adalah tempat di surga” dan tambah lagi dari penulis dengan konsep amar ma’ruf nahiy mungkar kalau dalam format ekslusif bisa juga menimbulkan sikap apokaliptisme ini.

Dengan demikan, model ini berupaya menjadikan dunia ini sakral atau menjadikan Negara Tuhan. Ketika dunia di sakralan maka negara berasaskan agama, sehingga pengakuan iman setiap beragama diperintahkan untuk ikut iman agama negara itu. Ini artinya pengakuan iman yang diperintahkan agama yang berkuasa merupakan suatu kewajiban terhadap negara, dan penganut agama yang bertentangan dengan iman negara dianggap telah kafir, kafir dipandang sebagai suatu pelanggaran politik yang harus mendapatkan hukuman.

Kedua, agama sama dengan negara. Model ini menyamakan kedua ruang lingkup agama  dan negara, sebuah persatuan yang memiliki batas-batas yang sama diantara keduanya. Asumsi sebuah persatuan ini mirip teokrasi Roma yang diungkapkan Bernhard bahwa pemerintah Allah boleh disamakan dengan kekuasaan pembesar-pembesar yang berkuasa. Pemikiran ini muncul karena keberatannya terhadap suasana Gereja yang samata-mata duniawi itu. Sehingga Bernhard berkata, betapa besarnya kasih Yesus dan betapa indahnya hidup ditengah-tengah umat manusia, maka wajiblah manusia merenungkan kisah sengsara Yesus, hati akan terharu dan terdorong untuk bertobat dan menyesali segala dosanya. Menurut perspektif ini, bila agama melakukan hal-hal yang baik, ia harus menghubungkan dirinya dengan usaha-usaha orang miskin di dalam dunia ini untuk menumbangkan rezim-rezim yang menindas. Boleh dikatakan agama harus memihak dan mengedepankan upaya-upaya pembebasan bagi masyarakat yang tertindas serta perihatin terhadap kesengsaraan umat manusia. Analogi modern untuk mentalitas semacam ini dapat dijumpai dalam kepercayaan Protestan yang liberal pada abad ke-19 dan Gagasan teologi pembebasan Katolik pada abad ke-20.

Gerakan ini sering juga disebut dengan gerakan revolusioner.  Gerakan ini mendambakan terciptanya masyarakat yang berkeadilan sekaligus menjadikan agama sebagai pembela kaum tertindas. Pemikiran ini bisa kita lihat juga dalam masyarakat Muslim India dengan “teologi Pembebasan” yang diusung oleh Asghar Ali Engineer. Ia mengatakan agama bisa mulai menebarkan sinarnya kembali sebagai harapan bagi masyarakat tertindas. Pada tataran inilah teologi mampu menjadi kekuatan revolusioner untuk menuju perubahan dalam konteks sosial, yaitu teologi yang mampu menjadi perangkat ideologi bagi masyarakat unutk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Hampir sama seperti teoligi pembebasan yang dikemukakan oleh Gutierrez yang lebih mengedepankan pemahaman teologi sebagai critical reflection on praxis.

Walaupun keyakinan ini lebih mementingkan umat manusia, tapi ini bisa saja menyebabkan terjadinya pemberontakan antara agama dan negara ketika negara dianggap telah menyengsarakan umat manusia. Mereka menganggap bahwa realitas kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan masyarakat bukan suatu yang given, bukan takdir yang tidak mungkin diubah, tetapi akibat dari struktur yang secara sistemik menciptakan kondisi-kondisi tersebut. Mereka bisa berkeyakinan bahwa “tangan Tuhan” mungkin saja dapat dimanipulasi untuk membebaskan umat-Nya.

Agama di sini menjadi tranformatif-progresif tapi bisa juga menjadi ekstrim ketika masyarakat merasa ditindas. Bisa dibayangkan, apabila diantara keduanya tidak melakukan hal yang baik, maka di antara keduanya dapat saja merubah keadaan sosial yang lebih baik menurut perspektif agama dan negara. Dengan demikian, pertentangan agama dan negara lebih bersifat halus, seperti konsep jihad yang dikatakan Asghar, adalah untuk melakukan pembebasan masyarakat dari realitas penindasan yang menimpa masyarakat, bukan untuk melakukan perang sebagaimana kosep jihad model pertama. Pada posisi ini agama diduniakan, artinya agama tidak saatnya lagi mengambil jarak terhadap urusan negara tetapi agama harus ambil peran dalam negara.

Ketiga, agama  dan negara, model ini sendiri mirip dengan teori Luther tentang dua kerajaan dan tidak jauh menyimpang dari teori Amerika saat ini tentang pemisahan gereja dan negara (sekularisme). Pemisahan artinya mendudukkan ruang dan fungsinya pada tempatnya masing-masing. Agama dan negara memang berinteraksi satu sama lain, namun tak satu pun di antara mereka yang memerintah atas yang lain. Agama dan negara memiliki tempat masing-masing.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: dimanakah posisi agama pada model ini? Kalau model pertama negara disakralkan (Negara Tuhan), model kedua agama diduniakan, maka pada model ini agama dipisahkan dari negara. Dalam tataran ini, agama dibatasi ruang geraknya hanya mengurusi umatnya.

Agama mengakui bahwa pemerintah merupakan realitas politik dari zaman ini, berfungsi sebagai pengendali anarki. Dengan kata lain, negara mau tidak mau menjalankan fungsi negatif. Misalnya, nilai a moral seorang yang dianggap telah melakukan tindakan a moral, seperti; mencuri, membunuh, perkosaan, dan lain-lain, negara berkewajiban untuk menindak tidakan tersebut dengan memberikan sanksi terhadap si pelanggar. Sanksi ini bisa saja dengan penjara hukuman atau yang lainnya. Bukan agama yang berperan dalam hal memberikan sanksi. Seperti dalam hukum fikih (hukum islam) seorang pemerkosa harus dirajam, seorang pencuri harus potong tangan, seorang pembunuh harus dibunuh, atau yang sering disebut hukum qishas. Agama dalam hal ini tidak dapat ikut campur dalam masalah interpretasi hukum negara. Agama hanya bisa memberikan nilai-nilai moral yang dengan nilai itu diharapkan suatu negara dapat lebih beradab, karena agama dipercayai oleh warga negara untuk hal itu. “pemisahan agama dan negara” bahwa negara bersikap netral, bukan menghalangi agama.

Agama, Negara dan Ke-Indonesia-an

Kata agama dipahami sebagai suatu cara pandang dunia atau serangkaian kepercayaan, berkaitan dengan perwujudan dan ungkapan sistem nilai dan jalan hidup dari kepercayaan-kepercayaan itu. Suatu agama memiliki nilai-nilai dan pandangan  hidup yang harus ditaati oleh pemeluknya baik itu secara komunal maupun personal. Agama juga menyerukan kepada pemuluknya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilainya dan melalui petunjuk serangkain praktik dan hubungan-hubungan yang dapat mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan pribadi dan sosial. Ini berarti bukan hanya masalah keimanan yang bersifat personal saja, tapi juga melingkup seluruh kehidupan sosial. Karena pemeluk tersebut mempercayai bahwa agama dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap sebagian besar masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia dan akherat, nasib dari kehidupan manusia dan nasib seluruh kehidupan ini. Inilah segelumit dari agama secara imanen dan agama secara sosial.

Negara sebagai suatu alat kekuasaan yang dapat mengatur kehidupan manusia. Dengan alat kekuasaan (otoritas) negara dapat memaksakan kehendaknya. Dalam hal memaksakan kehendak, negara kadangkala berwujud anarkis dan terkadang berwujud kompromis, ataupun demokratis, maupun humanis. Sehingga negara dalam hal pelaksanaan kekuasaannya tidak semua dapat terikat secara universal tetapi terikat secara otonom.  Seperti negara Indonesia dengan Amerika tentu beda cara pelaksanaanya, namun di antara negara tersebut ada prinsip universal yang dipegang seperti hak-hak dasar manusia.

Dengan demikian antara agama dan negara sama-sama memiliki otoritas. Kalau agama menyeru pemeluknya untuk taat kepada ajarannya, maka negara menyeru masyarakatnya untuk taat kepada setiap aturan (undang-undang) yang berlaku yang disepakati secara bersama-sama oleh setiap warga negara. Masalahnya bagaimana sebagai umat beragama dan warga negara menjalankan kedua otoritas tersebut tanpa ada yang dirugikan?, Inilah mungkin yang dikatakan Zuly Qodir sebagai agama dan negara berada dalam dua simpang; di satu pihak harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, dan dipihak lain harus mentaati kadiah-kaidah dari keyakinan agamanya dan agama yang lain. Dari pandangan di atas, dapat dibayangkan, betapa umat beragama tidak bisa mengahadirkan agama sebagai suatu yang personal, sekalipun dalam ranah publik.

Agama di Ranah Publik

Akhir-akhir ini Indonesia menghadapi fenomena sosial religius, di mana tuntunan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya Islam bersemangat membawa nilai-nilai keagamaan secara eksplisit dan menginginkan kebijakan negara diatur oleh agama. Misalnya, RUU APP, fatwa-fatwa MUI (opini), hal-hal yang dianggap suatu agama sesat dan menyesatkan harus dibubarkan dengan legitimasi negara. Sesuatu yang seharusnya menjadi masalah privat malah menjadi problem negara. Persoalan yang kemudian muncul adalah: bagaimana bangsa Indonesai dapat menghadirkan agama dalam ranah publik agar keduanya dapat menciptakan mega trend mencari hidup dalam kedamian dan keharmonisan dan sekaligus menjadi tuntuntan sikap hidup manusia seterusnya.

Banyak para intelektual memberikan jawaban atas permasalahan ini, seperti Jose Casanova: “menghadirkan agama dalam ranah publik secara memadai tanpa prasangka keagamaan”. Bagaimana menghadirkannya, seperti yang dikatakan Ihsan Ali-Fauzi: dimensi publik agama tidak boleh segera di curigai hanya karena ia datang dari agama, sebagaimana ia tidak boleh segera di istimewakan dengan alasan yang sama. Ini artinya, dimensi agama privat ke ranah publik, secara sederhana dapat dipahami, kalau dalam agama kita ada yang baik dan itu ingin kita wujudkan dalam ranah publik, umat agama lain dan warga negara tidak boleh curiga terhadapnya dan begitu juga agama itu tidak boleh mensakralkannya.

Dalam hal ini sangat sulit untuk memberikan penilaian, karena umat beragama harus mentaati sistem nilai dari keyakinannya, untuk itu perlu apa yang katakan oleh Rawls tentang ide nalar publik (public reason), ide tentang nalar publik yaitu doktrin komprehensif (comprehensive doctrines). Sederhananya, kalau kelompok agama memiliki ide, seperti kebajikan moral secara umum, ide tersebut dapat di terima dengan catatan ide tesebut harus di lihat kedalam ruang publik juga. Dalam nalar publik yang terpenting adalah bagaimana argumen mereka yang diajukan dapat dipahami, dinilai dan dapat disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat Dalam nalar publik kita tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan konsensus bersama atau dengan kata lain “kuantitas bersama”, artinya yang dikedepankan adalah hak bersama untuk mengajukan pandangan mereka tentang kebaikan. Bisa dibanyangkan, subjektifitas bisa saja terjadi dalam menginterpretasi atas bermacam-macam argumentasi.

Kuntowijoyo tentang “Objektifikasi”, walaupun ide ini banyak membicarakan tentang masyarakat Islam, tapi ada hal yang menarik dari ide tersebut. Dimana umat beragama harus melakukan objektifitas atas ajarannya. Objektifikasi disini adalah gerakan ke arah objektifitas, yang lebih sering dipahami secara pragmatis sebagai inter-subjektifitas, atau upaya mencari kesepakatan bersama dalam suatu komunitas yang terdiri dari berbagai macam subjektifitas. Disini dialog sangat diperlukan. Artinya, setiap umat beragama dalam memberikan nilai-nilai yang dipandangnya baik harus melihatnya dari beberapa pendekatan-pendekatan ilmu bantu, seperti sosiologis, antropologis, apapun yang berkenaan dengan apa yang dibahas dalam dialog tersebut. Setelah para peserta paham dan menerimanya disinilah letak kesepakatan bersama itu.

Dengan demikian, sederhananya ada tiga hal yang harus kita kedepankan ketika kita ingin menampilkan agama dalam ranah publik. Pertama, umat bergama harus menghilangkan sikap prasangka terhadap agama lain, kedua, agama  itu harus diterima melalui nalar publik, ketiga setelah nalar publik telah dilakukan ada baiknya kita melihat seberapa besar objektifikasi pandangan agama tersebut sehingga menuju kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan bersama diterima, kurang rasanya kalau umat beragama khususnya Islam (karena Mayoritas), kata Maarif “bersama umat golongan lain, umat Islam harus berusaha menyakinkan  semua pihak, UUD 1945 dengan preambul-nya Pancasila adalah pedoman bagi kita dalam bernegara. Artinya, walaupun itu dari agama kita harus melihat kembali kepada ideologi negara Indonesia, bukan hanya agama Islam tapi seluruh agama yang ada di Indonesia. Mungkin dengan cara ini, agama dan negara dapat harmonis dan damai. Paling tidak diantara hubungan antara negara dan agama memiliki daya ketertarikan tentang apa yang dianggap kebaikan diantara keduanya dalam bingkai kebhinekaan.

Oleh: Ari Kurniawan

Sekarang kita memasuku era modern, diman segala persoalan manusia menjasi lebih komplek. Agama secara normative dan ideal ialah untuk mewujudkan perdamaian bagi kemanusiaan. namun ketika agama ditilik dari historisnya penuh dengan konflik, kebencian, pertikaian dan kekerasan seperti terdapat pada tulisan Kausar Azhari Noer dengan tema ”Menampilkan Agama Berwajah Ramah” menjadi refleksi kita bersama bahwa agama dijadikan legitimasi untuk sebagaian kelompok yang mengatasnamakan agama yang dianutnya untuk menghancurkan atau bahkan “menghilangkan” eksistensi agama yang tidak sesua dengan yang dipercayainya. Disini tidak dijelaskan secara rinci dari berbagai peperangan atau konflik yang terjadi dulu dan sekarang tetapi ingin mencari jalan tengah dan titik temu atau meminjam istilah Cak Nur dengan “Kalimat Sawa” dari agama-agama dunia (islam, Kristen, yahudi, Hindu dan lain-lain) untuk bisa berkaca bagi masa depan agama masing-masing.

dalam tulisan Alamsyahruddin memang ingin memberikan wacana bahwa claim of truth and salvation adalah tidak mutlak milik sebagian agama (islam). Bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berfikir dan bertindak atau menurut Huston Smith bahwa keengganan manusia untuk menerima kebenaran dari yang lain adalah karena sikpa menutup diri yang ditimbulkan dari refleksi agnostic atau keengganan untuk tahu tentang kebenaran yang diperkirakan justru akan lebih tinggi nilainya dari apa yang sudah ada pada kita (lihat “Sudirman Tebba, KKP Paramadina “Orientasi Sufistik Cak Nur). Walaupun tekadang agak sulit tapi kita harus bisa membuka diri untuk menerima kebenaran dari agama lain.

Telihat bahwa tulisan Alamsyah ingin meng-counter peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telalu berlebihan dalam megeluarkan pendapat bahwa pluralisme adalah haram bagi umat islam. kemudian lagi bahwa fatwa MUI umat agama (islam) memiliki pola pikir “teo-Monolegalistik”, artinya umat islam menyakini bahwa tuhan memberikan legitimasi terhadap satu faham keagamaan.

Saya memandang, apa yang dinyatakan saudara Alamsyah tidak jauh berbeda ketiak MUI mengharamkan pluralisme, maksudnya Alamsyah dan MUI sama saja tetap saling mencurigai dan saling tidak percaya. Dalam buku Jalaluddin Rakhmat “Psikologi Komunikasi” dinyatakan “dua pihak yang saling tidak percaya sulit untuk saling bekerjasama”, karena menurut teolog Kristen terkenal Hans Kung “tidak akan ada kedamaian diantara bangsa-bangsa, selama tidak ada kedamaian di antara agama-agama. dan tidak ada damai di antara agama-agama selama tidak ada dialog di antar agama-agama. (lihat “Dialog Kritis & Identitas Agama”, seri DIAN 1/ tahun 1.), maksudnya jika kita ingin membuka lembaran baru bahwa plural itu jalan tengah untuk menuju kedamaian dan kemanusiaan maka kita harus memulai dengan dialog. Dialog disini harus terskop dari mulai intern dan ekstern dari masing-masing agama. Kita tidak bisa damai dan rukun jika masalah intern agama saja kita bisa menyelesaikannya. Misalnya, masalah fiqihisme yang terkadang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.

yang belum disentuh dari tulisan saudara Alamsyah mungkin tentang bagaimana konsep pluralisme memberikan jawaban ataupun solusi yang praktis untuk mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama? sehingga kemajemukan (pluralis) sebagai “karya Tuhan” menurut Komaruddin Hidayat merupakan sebuah keharusan dan memang ada. Kita tidak bisa memungkiri dan harus yakin jika pluralitas memang ada dan telah mendampingi sisi kehidupan manusia, politik, sosial, budaya dan agama. Dengan plural sebagai unsur penting terciptanya perdamaian dan mengesampingkan fanatisme-egosentrisme.

Kemudian dari tulisan saudara Alamsyah ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban bersama yakni apakah sikap toleransi dapat hidup bersama dalam kemajemukan (plural) ? toleransi yang bagaiman ?. Disini saya mencoba menjawab bahwa toleransi masih menjadi satu-satunya tujuan utama dari dialog. setidaknya sarana minimal untuk hidup bersama. Toleransi yang berasal dari kata “tolerare” (Latin) yang berarti: menahan, membiarkan, memelihara, mempertahankan hidup. Dari arti secara bahasa dapat diketahui toleransi untuk memelihara sesuatu supaya tetap hidup, apapun itu dan termasuk disini pluralitas (majemuk) dalam berbagai sisi kehidupan manusia.

tawaran yang memadai ialah dialog. Bentuk dialog baru yang bisa ditekankan disini adalah dialog pro-eksistensi, tokohnya yaitu Hang Kung seorang teolg Kristen Katolik dengan bukunya The Christianity of Word Religion menyatakan dengan dialog pro-eksistensi kita tidak sekedar mengumpulkan unsur-unsur persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sebagainya, tetapi juga unsur-unsur yang meliputi perbedaan bahkan mengandung potensi untuk konflik. Maksudnya, Kung memberikan tantangan bagi umat beragama untuk mengenal agama lain tanpa prasangka, tetapi juga mengenal agamanya sendiri secara kritis lewat agama-agama lain.

Jadi rumusan dialog untuk memperoleh sikap toleransi dalam kemajemukan harus dimulai dengan kata sepakat dialog. Karena dialog merupakan percakapan atau komunikasi antara dua fihak yang berdeda satu sama lain, maka pelu dirumuskan unsur-unsurnya, antara lain: keterbukaan, sikap kritis, dan upaya untuk mendengar, saling belajar dan memahami orang lain secara lebih mendalam. Agama untuk manusia atau meminjam istilah Kautsar Azhari Noer dengan “agama humanis”, harus ditekankan bersama bahwa dialog bukan dimaksudkan untuk mencari kebenaran mutlak ataupun absolutisme kelompok tapi mencari titik temu dari persoalan agama untuk manusia.

Oleh: Rudi Hartono

Tulisan ini sengaja saya tujukan kepada saudara Alamsyahruddin Pasaribu yang cukup semangat dan brilian dalam tulisannya mengenai “Pluralisme: Membangun Sikap Beragama Dalam Kerukunan Umat Beragama”. Dimana dalam tulisan beliau mencoba membahas sebuah konsep Pluralisme yang kiranya dapat menumbuhkan sikap beragama dalam kerukunan umat beragama.

Sebenarnya berbicara tentang konsep pluralisme, sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep ‘kemajemukan atau keberagaman”, dimana jikalau kita kembali pada arti pluralisme itu sendiri bahwasanya pluralisme itu merupakan suatu “kondisi masyarakat yang majemuk”. (Lihat Budy Munawar Rahcman dalam Islam Pluralisme). Kemajemukan disini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial dan budaya. namun yang sering menjadi issu terhangat berada pada kemajemukan beragama. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme itu. Maka pertanyaan yang timbul sebagai bias dari statement diatas adalah apakah masyarakat telebih khusus yang ada di Negara Indonesia ini sudah menerapkan konsep toleransi dan konsep Pluralisme yang merata?

Maka dari itu di dalam tulisan saudara Alam, yang harus diperhatikan dalam tulisan ini menurut hemat saya adalah hendaknya penulis harus memberikan informasi sedikit mengenai konsep toleransi yang benar yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (undang-undang) dan jikalau bisa hendaknya penulis juga menukilkan tentang konsep pluralisme seperti apa yang harus diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan khususnya dalam hidup bermasyarakat.

kemudian juga, saya merasa bangga kepada saudara Alamsyahruddin karena sudah bersusah payah dalam menyelesaikan tulisannya, dimana dalam konsep pluralisme-lah Negara atau bangsa (Indonesia) yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi rukun dan damai. karena jikalau kita tidak menerapkan konsep pluralisme ini kedalam suatu Negara telebih khusus dalam aspek keagamaan maka Negara ini akan hancur dikarenakan perpecahan atau perbedaan pandangan.

Arthu J.D. Amo yang dikutip Budy Munawar Racman dalam bukunya “Islam Pluralisme” menjelaskan bahwa salah satu penyebab timbulnya konflik ditubuh umat yang beragama adalah karena ketidak keritisan berfikir dalam beragama atau dalam istilah trendnya dapat disebut dengan “Religion’s way of knowing” ketidak keritisan ini pada awalnya adalah dikarenakan:

1. Adanya standart yang tinggi mengenai bahwa kitab suci dan agamanyalah yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.
2. Bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran tanpa kesalahan sama sekali
3. Bersifat lengkap dan final dan karena itu memang tidak diperlukan kebenaran dari agama lain
4. Kebenaran agamnya sendiri dianggap merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan atau pembebasan
5. Seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan

Aliran Jubir diduga telah mengajarkan faham sesat, karena telah mengubah dan mengganti kalimat syahadat dengan memasukkan namanya (Jubir). Diduga lafadz syahadat diubah pada kalimat kedua setelah Asyhaduallaailaha ilalallah, yaitu Asyhaduannamuhammadarrosulullah diganti menjadi Ashaduannajubirrasulullah.

Di Desa Bagan Deli (Gabion) Belawan, Deli Serdang, Senin (21/1) sekitar pukul 22.00 Wib, warga dan pengikut aliran Jubir  bentrok, akibatnya puluhan orang luka-luka. Bentrokan terjadi disebabkan warga berusaha membubarkan aliran jubir, karena merasa resah dan khawatir fahamnya akan menyebar kemasyarakat lain. Untuk lebih lengkapnya baca Sumut Pos (Selasa 22 Januari 2008, no. 108 tahun VII)

Kedua, masalah Tuhan, Tuhan kalau kita artikan banyak definisinya. Menurut si A dan si B, berbeda mendefinisikan Tuhan, apa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan dan sebagainya. Nah, umat islam kalau Tuhan dalam definisi berbeda mereka terus mengatakan bahwa dia telah keluar dari islam, padahal sama-sama islam, tetapi kok bertengkar masalah Tuhan, apakah Tuhan menjadi masalah bagi manusia atau manusia yang mempermasalahkan Tuhan. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya katakan bahwa manusia atau umat islam mencoba-coba mendefinisikan Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, mengerti Tuhan (sesat dan menyesatkan), seolah-olah Tuhan itu telah dikukungnya di dalam benaknya, Tuhan didalam ruangannya dan didalam waktunya, kapan dia berkeinginan maka sudah waktu dan tempatnya dia mengatakan sesat atau kafir. Apakah seperti itu, saya tidak tahu.

Umat islam itu memang aneh, mencoba-coba mengetahui kehendak Tuhan denga kapasitas manusia, sedangkan Tuhan diluar kapasitas manusia. Mencoba-coba membatasi ruang gerak Tuhan sedangkan Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Umat islam yang aneh, memang manusia memiliki akal tetapi akal manusia itu mempunyai keterbatasan tetapi mengapa umat islam tidak sadar akan keterbatasannya mencoba membatas-batasi tuhan dengan akal yang terbatas, inikan aneh.

Ketiga, masalah manusia, umat islam memang memiliki konsep tentang bagaimana megatur manusia dengan manusia yang lain atau disebut (hablu minannas), saya yakin itu. Tetapi mengapa kita bertengkar ketika kita berbeda tentang cara pandang kita terhadap mansia dan cara pengaturan manusia dengan manusia lain. Kita tidak munafikan tentang fenomena di Indonesia, ada umat islam yang ingin menegakkan konsep keislaman kaffah, seperti ekonomi islam, politik islam, Negara islam dan lain-lain, sepertinya islam sudah menjadi candu di dalam masyarakat islam Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau tidak ada label islam mereka anggap tidak dari islam dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ukurannya hanya label keislaman. Saya ingin mengatakan bahwa, perbedaan kita adalah tentang penggalian di dalam Al-qur’an dan ini adalah masalah memahami teks (tafsir).

Jangan-jangan akupun akan dianggap sesat, tapi biarlah akan aku serahkan kepada Tuhan secara pasrah.

Prof Dr Dawam Rahardjo genap berusia 65 tahun pada 20 April 2007. Ulang tahun itu dirayakan oleh kawan-kawan dan murid-muridnya pada tanggal 4 Mei 2007 di Auditorium Universitas Paramadina. Mas Dawam (panggilan akrabnya) adalah satu dari beberapa intelektual muslim awal (sejak tahun 1960-an) yang sangat intens memperjuangkan ide-ide kebebasan dan pluralisme di Indonesia.
Beberapa yang lain adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi. Sementara yang lain telah lebih dulu meninggal, seperti Nurcholish Madjid dan Ahmad Wahib.
Mereka inilah yang bisa disebut sebagai pembuka jalan bagi gagasan kebebasan dan pluralisme yang sekarang banyak berkembang di kalangan pemikir-pemikir muda Islam. Para pemikir yang sezaman dengan mereka juga banyak yang telah mengusung gagasan itu, namun fokus bahasan mereka tidak dalam konteks keislaman, terutama dalam tataran normatif-teologis, tetapi pada aspek yang lebih umum terkait dengan persoalan kebangsaan.
Pada perayaan ulang tahun itu juga sekaligus diluncurkan sebuah buku, Demi Toleransi, Demi Pluralisme, yang berisi kumpulan tulisan 31 tokoh yang berasal dari kalangan intelektual, pe77tinggi partai, agamawan, aktivis LSM, dan lain-lain yang semuanya adalah teman dan murid Dawam.
Beragam tema dan latar belakang penulisnya memperlihatkan betapa Dawam merambah beragam isu sepanjang karier intelektualnya. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada ini tidak hanya mahir menganalisa ekonomi, tapi juga sangat piawai bicara Islam, pluralisme, sosiologi, antropologi, filsafat, sastra, feminisme, studi perdamaian, dan lain-lain. Dawam bahkan bisa disebut sebagai perintis perkembangan beberapa teori ilmu sosial di Indonesia, seperti memperkenalkan teori dependensia dan studi perdamaian.

Infrastruktur Intelektualisme
Tak bisa disangkal, Dawam memberikan sumbangan paling besar dalam membangun infrastruktur intelektualisme Indonesia. Dawam adalah satu di antara segelintir orang Indonesia yang merintis pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sampai saat ini menjadi pusat-pusat aktualisasi para intelektual Indonesia.
Dawam telah membangun dan mendirikan sejumlah LSM ternama yang menjadi pusat kegiatan intelektual, seperti LP3ES, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), P3M, Paramadina, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan menjadi petinggi Muhammadiyah.
Dawam juga mengomandoi kelahiran dua jurnal terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu Prisma (LP3ES) dan Ulumul Qur’an (LSAF). Lembaga-lembaga ini kemudian melahirkan tokoh-tokoh intelektual termuka Indonesia, yang sebagian besarnya mengaku sebagai murid dan teman Dawam Rahardjo.
Merekalah yang kemudian mengisi hampir semua debat pemikiran dan intelektual Indonesia sepanjang tahun 1990-an sampai sekarang. Sebagian dari mereka menjadi guru besar dan doktor di pelbagai bidang kajian.
Sebagai intelektual yang sekaligus aktivis, Dawam tampak tidak pernah bisa diam terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Dawam menjadi tipikal intelektual yang selalu kukuh di satu sudut pendirian dan keyakinan tertentu. Dawam bahkan tak segan-segan mengambil posisi yang tidak populer sejauh itu tidak bertentangan dengan keyakinannya.
Pada masa mahasiswa, tahun 1960an, ketika kebijakan politik nasional di bawah Soekarno meminggirkan “Islam,” Dawam bersama beberapa temannya mengambil posisi tegas membela kepentingan kelompok Islam yang saat itu marginal. Dawam tanpa sungkan muncul sebagai aktivis dan pemikir muda Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat itu terancam oleh provokasi politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhir tahun 1960-an, ketika kekuatan Orde Lama (PNI dan PKI) dimusuhi, Dawam dan kawan-kawannya tak segan-segan memberi dukungan terhadap penyelesaian tragedi pembantaian anggota PKI di seluruh Indonesia.
Pada saat itu pula, Dawam semakin kritis terhadap HMI yang mulai menunjukkan tanda-tanda sektarian dan politis. Ketika masuk ke jajaran kepengurusan Muhammadiyah, Dawam kembali menunjukkan sikap kritisnya terhadap semua persoalan yang ia anggap tidak tepat.

Dicoret dari Posisi
Beberapa tahun terakhir, ketika bangsa Indonesia sedang berada dalam euforia demokrasi dan kebebasan, beberapa kelompok masyarakat, dengan mengatasnamakan kebebasan, mencoba melakukan represi terhadap kelompok yang lain. Mayoritarianisme menjadi ancaman bagi kaum minoritas.
Dawam, di usia yang tidak muda lagi, tampil sebagai pembela kebebasan yang sangat gigih. Dawam bahkan tak segan-segan melakukan demonstrasi dan pembelaan terhadap pelbagai kasus yang menimpa kaum minoritas.
Di antara kelompok-kelompok yang mendapat advokasi langsung dari Dawam Rahardjo akibat diskriminasi yang mereka terima adalah Jamaah Lia Eden, Jamaah Ahmadiyah, kalangan Syi’ah, Jaringan Islam Liberal, kalangan Kristen dan Katolik yang dihancurkan gerejanya, dan kelompok minoritas lainnya.
Tak ayal, pembelaan Dawam ini menempatkannya sebagai tokoh yang banyak dimusuhi oleh kalangan mayoritas. Dengan pertimbangan itu pula, Dawam dicoret dari posisi pimpinan Muhammadiyah (organisasi masyarakat terbesar kedua di Indonesia).
Posisi Dawam ini berlandaskan kepada prinsip pluralisme nilai. Bagi Dawam, kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak, melainkan tersebar di banyak tempat. Setiap orang dan kelompok memiliki hak atas klaim kebenaran. Kebenaran tidak tunggal, tetapi banyak.
Universalisme kebenaran kerapkali menjadi dasar bagi munculnya sikap dan prilaku otoritarian. Prinsip kebebasan yang diperjuangkan oleh Dawam juga tidak dalam pengertian universalisme, melainkan pluralisme.
Kebebasan ala universalis mengandaikan bahwa kebebasan harus diperjuangkan meski harus menindas kebebasan orang lain. Menyerang negara orang lain dengan alasan penyebarluasan kebebasan tidak bisa diterima. Semua orang memiliki kebebasan untuk hidup, bahkan mereka yang menginginkan belenggu sekalipun harus diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang ia inginkan.
Jikapun kaum pluralis mengklaim universalisme, universalisme yang dimaksud adalah sesuatu yang isinya adalah keragaman. Pengakuan terhadap keragaman atau ketidaksamaan itulah yang universal, bukan nilai kehidupan tertentu.
Itulah sebabnya, Dawam bisa mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat kalangan Ahmadiyah dan Lia Eden, tapi ia berdiri paling depan membela kepentingan mereka, bahkan menjadi salah satu tokoh nasional pertama yang bersedia berdialog dengan mereka.
Apa yang dilakukan oleh Dawam adalah sesuatu yang ideal bagi bangsa Indonesia yang memang plural. Sayang, orang seperti Dawam tidak banyak yang bisa dijumpai. Selamat ulang tahun Mas Dawam.

Penulis adalah peneliti Forum Muda Paramadina.

posted from: http://www.sinarharapan.co.id

            Contoh lain adalah tentang Tuhan. Kita bias membuktikan adanya Tuhan yaitu lewat penciptan-Nya. Namun, timbul pertanyaan dibenak saya: mengapa mengapa ada dan untuk apa ada Tuhan? Sampai saat ini, saya belum menemukan jawabannya. Jika tidak ada penciptaan-Nya apakah Tuhan tetap ada? Beberapa orang yang telah saya Tanya menjawab bahwa: walaupun tidak ada yang diciptakan Tuhan, Tuhan tetap ada. Lalu saya bertanya lagi, jika Tuhan ada walaupun tanpa penciptaan maka mengapa ada Tuhan atau untuk apa ada Tuhan?

saya harus memilih apakah saya “memeluk” agama atau “dipeluk” oleh agama?. oh….tidak saya harus “memeluk” agama untuk itu berikan saya kebebasan dalam memahami agama saya sendiri, saya harus mampu memberikan warna kehidupan pada agama sehingga saya dapat menghayati dan memahami makna beragama. itulah makna hidup saya dalam beragama.